Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Terima kasih atas kunjungannya ke blog saya. Jangan sungkan untuk mampir lagi ke sini

Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) KNPI pada sejumlah kecamatan dianggap ilegal. Pasalnya, pemilihan ketua pengurus kecamatan (PK) itu tidak dipilih berdasarkan pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (OKP) di tingkat kecamatan. Peserta pemilihan justru dilakukan oleh peserta yang mengatasnamakan pribadi, bukan organisasi.

Hal itu dikatakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwakarta, Asep Saepudin, Kamis (13/5). Menurut dia, peristiwa itu ditemukan di beberapa kecamatan yang telah melaksanakan muscam KNPI. Menjadi peserta muscam, bukan berasal dari perwakilan OKP, tetapi atas nama perorangan.

 “Sesuai aturan dalam AD/ART dijelaskan yang punya hak suara dalam muscam adalah semua OKP tingkat kecamatan, bukan perorangan. Tetapi pada pelaksanaannya, waktu itu saya menemukan pemilihan ketua PK di Kecamatan Wanayasa dilakukan oleh atas nama perorangan. Buktinya dalam daftar hadir, rata-rata peserta muscam menulis dirinya atas nama perorangan, bukan berdasarkan perwakilan OKP,” ujarnya.

 Berdasarkan AD/ART, lanjut dia, pelanggaran itu dapat menyebabkan hasil muscam tersebut dianggap batal atau tidak sah. Maka seharusnya, muscam harus diulang kembali. Hanya saja, ia menyesalkan hasil rapat pleno KNPI beberapa waktu lalu telah menyatakan sah atas hasil muscam tersebut. Bahkan, hasil muscam sudah bisa disahkan.

 Sementara itu, sejumlah OKP dari unsure mahasiswa menyatakan akan memboikot pelaksanaan Musda KNPI pada 29-30 Mei 2010 nanti. Hal itu dilakukan apabila pemilihan ketua KNPI itu dijadikan ajang perebutan kekuasaan. Terdapat beberapa OKP kemahasiswaan yang memungkinkan untuk memboikot musda tersebut, diantaranya PMII, Ikatan Purna Mahawarman (IPM), Ikatan Mahasiswa Pancasila (IMP), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

 “Yah, kami ingin KNPI ini dijadikan sebagai organisasi pemuda dalam menuangkan pemikirannya demi terwujudnya harapan dan tujuan masyarakat. Kami tidak ingin dalam musda nanti hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan politik saja,” ucap Aradea, kepala bidang internal dan HAM HMI Cabang Purwakarta.***

0 komentar:

Posting Komentar

kami butuh saran dan kritik mu..