Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Terima kasih atas kunjungannya ke blog saya. Jangan sungkan untuk mampir lagi ke sini

Polemik kembali mendera Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Purwakarta. Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) pada 29-30 Mei 2010, hampir seluruh kecamatan melakukan Musyawarah Kecamatan (Muscam). Hal itu dilakukan sebagaimana intruksi panitia musda. Hal itu mengundang pertanyaan sejumlah kader KNPI. Mereka menganggap muscam itu akan menguntungkan salah satu kandidat ketua KNPI.
 
“DPD sudah memberikan kelonggaran waktu pengaduan kepada para ketua PK demisionar untuk melakukan gugatan. Jika ada ketua atau pengurus PK yang merasa dirugikan, silahkan mengeluarkan gugatan itu. Batas waktu gugatan akan berjalan hingga 14 Mei 2010, sebelum hasil muscam disahkan,” ujar Ade Sarmin, kepala Sekretariat DPD KNPI Purwakarta, Selasa (10/5).
 
Selama ini, Surat Keputusan (SK) PK dari hasil muscam lalu itu belum ditandatangani oleh ketua DPD. SK tersebut akan disahkan setelah seluruh kecamatan menggelar muscam. Sementara ini baru 16 kecamatan yang melakukan muscam. Satu kecamatan yang belum yakni Kecamatan Sukasari. “Kecamatan Sukasari rencananya akan dilaksanakan pada 13 Mei nanti,” katanya.
 
Diterangkannya, yang menjadi dasar pelaksanaan muscam yaitu berdasarkan Surat Edaran Panitia Musda Nomor 04/PANPEL/knpi/IV/2010 yang bersifat instruksi. Instruksi itu dilakukan dengan dasar pertimbangan hasil pleno badan pengurus harian tertanggal 21 Maret 2009 yang menghasilkan keputusan harus dilakukannya verifikasi PK KNPI se Kabupaten Purwakarta.
 
Selain itu, ketentuan AD/ART pasal 30 dan 14 yang mengatur tentang periodisasi kepengurusan PK dan tentang muscam. Kemudian, kebutuhan akan kehadiran peserta Musda DPD KNPI Purwakarta yang akan digelar pada masa berakhir jabatan pengurus DPD KNPI periode 20107-2010.
 
Hanya saja, Ade mengaku ada kesalahan dalam pembuatan surat edaran tersebut. Semestinya surat edaran itu dibuat atas nama DPD, bukan panitia. Sehingga, kop surat edaran itu juga harus atas nama DPD. Kemudian, tanda tangan Ketua DPD, Munawar Holil yang tercantum dalam surat tersebut ternyata diketahui hasil scan, bukan asli.
 
“Karena itu, DPD memberikan keleluasaan kepada para PK dimisioner untuk mengadukan persoalan tersebut. Hal itu akan segera ditampung sebelum SK tersebut disahkan,” kata Ade. Mungkin, lanjut dia, jika ada pengaduan dan dinyatakan terjadi ada kesalahan dalam muscam, maka muscam itu bisa saja dibatalkan.
 
Menanggapi polemik itu, seorang Mantan Ketua KNPI, Yoyo Yahya menyebutkan, muscam dinyatakan sah apabila peserta musda memenuhi semua unsure. Yakni pengurus PK dan OKP tingkat kecamatan, dan unsur DPD KNPI kabupaten. Kemudian, muscam juga harus memenuhi ketentuan yang sesuai AD/ART dan peraturan organisasi KNPI.
 
Terkait dengan surat itu, lanjut Yoyo, sipatnya tidak mengikat terhadap hasil keputusan muscam di 16 kecamatan itu. Selama muscam dilakukan sesuai dengan AD/ART KNPI dan pedoman organisasi, apabila periode kepengurusan kecamatan sudah berakhir.***

0 komentar:

Posting Komentar

kami butuh saran dan kritik mu..