Rencana Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur dan pemkab melakukan penertiban jaring apung (japung) menuai kecaman. Pasalnya, penertiban itu akan menutup lapangan pekerjaan warga sekitar waduk. Sebagian besar warga di sana, berprofesi sebagai buruh pada japung milik pengusaha dari luar.
“Hampir sebagian besar warga di sana bekerja menjadi buruh. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan ketika jumlah japung ada di Jatiluhur. Jangan harap, penertiban japung bagi pengusaha dari luar itu akan menguntungkan warga pribumi. Yang ada malah akan merugikan mereka,” ujar Ading (45) seorang pengusaha japung.
Menurutnya, para pengusaha japung dari luar itu tidak mungkin menjaga usaha itu sendiri. Mereka pasti mempekerjakan orang sebagai karyawan di japung itu. Semakin banyak petak yang dimiliki oleh pengusaha itu, akan semakin banyak pula orang yang dipekerjakan. Rata-rata pekerja itu berasal dari warga sekitar waduk.
“Silahkan cek saja, siapa orang-orang yang bekerja di kolam milik pengusaha dari Jakarta. Mereka orang sini juga. Biasanya orang dari Desa Servis, dari Desa Tajursidang, Sidanglaya, Panyindangan Kecamatan Sukatani, ada yang dari Tegalwaru, atau ada juga dari Sukasari,” jelasnya.
Bila dihitung, dari satu pemilik japung pengusaha luar itu akan mempekerjakan karyawan sebanyak 2 hingga 30 orang. Apabila ditertibkan keberadaan japung itu, yang rugi masyarakat juga. Wajar jika para karyawan itu akan menuntut balik pihak PJT II dan pemkab untuk memperoleh pekerjaan. Karena selama ini, masyarakat di sana merasa kurang begitu diperhatikan.
Kemudian, Ading meminta agar pemkab mengkaji ulang kembali atas rencana penertiban japung itu. Karena, penertiban itu malah akan merusak perekonomian masyarakat, baik petani lokal maupun pengusaha perikanan. Tak dapat dipungkiri, keberadaan japung di waduk itu telah membuat perekonomian meningkat.
“Sisi lain pemerintah sedang berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi ketika ekonominya sudah meningkat, malah akan dihancurkan lagi. Malah menurut saya, pemerintah itu tidak konsekwen. Jangan pemerintah daerah kita malah terpengaruh PJT. Kata saya sih, PJT mah inginnya hanya untuk menguras kekayaan di Purwakarta,” tandasnya.***
