“Dana sebesar itu akan diserap berdasarkan pengajuan dari BKM. BKM dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat di tingkat kelurahan. BKM ini lah yang akan menyeleksi kebutuhan yang akan diajukan dalam program Pnpm Mandiri,” kata Camat Purwakarta, H. Engkan Sukandi, Rabu (15/4) kepada Pasundan Ekspres di kantornya.

Pendataan jumlah kebutuhan yang diajukan BKM berasal dari pengajuan dari KSM (kelompok keswadayaan masyarakat). KSM ini yang akan mengajukan jenis kebutuhan melalui BKM. Setelah menyeleksi dengan bimbingan konsultan dari pihak Dinas Ciptakarya Purwakarta, BKM baru mengajukan nilai anggaran.

Yang menjadi sasaran utama dalam program ini terdapat tiga pokok. Yakni Sosial, infrastruktur, dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pada program sosial ditujukan bagi masyarakat miskin perkotaan seperti masyarakat miskin. Program infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan. Sedangkan UKM atau ekonomi lebih mengarah kepada bantuan peningkatan usaha masyarakat.

“Jika dilihat dari data BLT (bantuan langsung tunai, Red), angka kemiskinan di Kecamatan Purwakarta mencapai 6.000 warga lebih. Terbanyak berada di Kelurahan Sidangkasih yang mencapai diatas 1.000 warga. Dengan jumlah itu diharapkan tingkat kemiskinan di kecamatan ini akan terminimalisir,” tuturnya.

Ditempat yang sama juga dijelaskan Sekretaris Kecamatan Purwakarta, Endang MR. Abdullah. Menurutnya, Pnpm Mandiri Perkotaan baru bisa terselenggara pada tahun ini. Sudah 2 tahun yang lalu pemerintah telah berhasil menjalankan Pnpm Mandiri Desa. Hanya dalam pelaksanaannya akan memiliki kesamaan dari ke dua program tersebut.

“Yang berbeda hanya pada persoalan kemiskinan dan infrastruktur. Orang miskin di kota dan di desa tentunya berbeda. Dan di perkotaan infrastruktur sudah dalam ketegori baik. Hanya tingga beberapa tempat saja yang membutuhkan bantuan dengan program Pnpm Mandiri,” papar Endang. (frd)

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jaya Siahaan SH, Rabu (15/4) kepada Pasundan Ekspres di ruang kerjanya menerangkan, penetapan tersangka berdasarkan pada surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor 459 Kejaksaan Purwakarta. Kasus yang sempat tertunda lantaran bersamaan dengan pelaksanaan legislatif, baru bisa dilanjutkan kembali.

Pekan depan, tim penyidik yang beranggotakan sebanyak enam orang akan mulai bekerja dengan memanggil sekitar 20 saksi. Mereka terdiri dari para kepala sekolah, unsur Disdik, inspektorat, dan pihak ketiga. Para saksi itu akan dimintai keterangan seputar masalah indikasi gagalnya bayar pada sembilan kode rekening.

“Saat ini baru satu tersangka yang kami tetapkan. Untuk menunjang proses penyidikan minggu depan sudah merencanakan pemanggilan saksi-saksi. Dalam penanganan kasus ini kami belum bisa menyebutkan apakah bakal ada tersangka baru atau tidak,” ujarnya.

Saat ditanyai soal potensi kerugian negara, Jaya mengaku belum bisa dipublikasikan karena masih dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, angka pasti berapa nilai rupiah pada sembilan kodrek sebagaimana tercantum dalam DIPA pun tidak diutarakannya. “Yang pasti jumlahnya cukup besar,” kelit Jaya.

Dalam hal ini, penyidik tidak pernah main-main untuk mengusut kasus-kasus korupsi. Pihaknya akan berupaya menyelamatkan uang negara. Seperti halnya, pada perkara korupsi Gedung Islamic Center (GIC) dan Dana Bencana Alam (DBA).

Pada kasus ini Kejaksaan Negeri Purwakarta bisa mengembalikan uang negera sebesar Rp.200 juta. Dimana terpidana Lily Hambali Hasan, yang merupakan mantan bupati Purwakarta telah membayar uang ganti rugi sebesar Rp.150 juta dan denda sebesar Rp.50 juta.

Terkait kasus dugaan korupsi di Disdik Purwakarta, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Purwakarta hingga kini masih menunggu perkembangan proses hukum. Pasalnya, pihak BKD belum bisa memberikan punishment terhadap oknum PNS itu, karena butuh sandaran putusan hukum.

Kepala BKD Purwakarta, Zaenal Arifin Sastrawiria mengungkapkan, yang bersangkutan saat ini masih bekerja dan menjalankan kewajibannya selaku PNS. Jadi belum ada tindakan pemecatan terhadap bendahara pengeluaran Disdik tersebut.

“Kecuali jika sudah ada keputusan tetap kita bisa saja memberhentikan untuk sementara. Resikonya semua haknya selaku PNS tidak diberikan, seperti yang diterapkan kepada mantan Kabag Kesra Suyud dan Mantan Pemegang Kas (PK) Setda Entin Kartini,” jelasnya.(frd)

Diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri yang oleh Badan Keswadayaan Masyarakat di setiap kelurahan dan desa. Melalui program ini sudah banyak masyarakat terbantu untuk meningkatkan ekonominya. Selain itu, ada pula Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dimana KUR ini lebih memudahkan para pelaku usaha kecil menengah untuk mendapat pinjaman.

“Seperti tukang sate, kalau berminat menambah modalnya hanya tinggal mengajukan pinjaman kepada Bank BRI. Asalkan ia punya surat keterangan yang menyatakan kebenarannya bahwa yang bersangkutan adalah pedagang sate. Lalu diajukan ke Bank lansung tanpa harus ada jaminan,” kata Oni.

Program lainnya yang mesti mendapat pengawalan yang ketat oleh Partai Demokrat adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS ini mesti dimaksimalkan. Karena kenyataannya masih banyak sekolah yang memungut biaya kepada siswa sekolah. Padahal pemerintah sudah menganggarkan biaya tersebut melalui program BOS ini.

Tak hanya itu, Oni pun akan memberikan arahan kepada para caleg Partai Demokrat terpilih untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Yang mesti diperjuangkan salah satunya adalah para pengangguran. Tingkat pengangguran di Purwakarta saat ini begitu tinggi. “Kami akan mempertanyakan pada pihak eksekutif untuk atas permasalahan ini. Apa karena proses legalisasi investor dihambat oleh pemerintah,” tanya Oni.

Sementara itu, Oni mengaku berbangga atas perolehan suara pada pemilu 2009 ini. Pasalnya hasil sementara yang diperoleh dari para saksi dan PPK, menunjukan Partai Demokrat akan meraih sebanyak 10 hingga 11 kursi. Dari target sebelumnya hanya sebanyak 9 kursi.

“Diperkirakan kursi diperoleh di DP I sebanyak 3 kursi, DP II 2 kursi, DP III 2 kursi, DP IV 1 kursi, DP V 1 kursi, dan DP VI 1 kursi,” papar Oni. Perolehan kursi ini dianggap sudah ideal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.(frd)

PURWAKARTA – Laporan kecurangan saat pemilu 9 April 2009 kembali diterima Panwaskab Purwakarta. Kali ini kecurangan justru ditujukan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Cikaobandung, Jatiluhur, Purwakarta. Pelapor menuduh PPS dan KPPS tidak netral dan memperlihatkan keberpihakan terhadap salah satu calon legislatif.

Ketua Panwaskab Purwakarta, Syarifudin ST MT, Rabu (15/4) kepada Pasundan Ekspres di kantornya, membenarkan atas laporan tersebut. Dalam kasus ini pihaknya sudah memeriksa sebanyak lima orang saksi. Saat pemeriksaan, Panwaslu sudah mengamankan barang bukti berupa photo kejadian dan vedio rekaman.

“Bukti photo dan vedio rekaman masih belum cukup bukti. Karena dalam gambar tidak menunjukan petugas KPPS maupun PPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu caleg. Hanya benar pada barang bukti memperlihatkan ada petugas KPPS yang berdiri dibelakang bilik suara. Tapi belum tentu mengarahkan pemilih untuk memilih caleg tertentu,” ujar Syarif.

Setelah ditelaah, bukti vedio juga menggambarkan petugas KPPS yang sedang membantu hak pilih lanjut usia untuk melipat kertas suara. “Di vedio ada kata-kata bantu melipatnya,” jelas Syarif seraya mengutip bahasa dalam kaset vedio yang dijadikan barang bukti laporan. Bisa saja, lanjut Syarif, petugas KPPS hanya memberikan bantuan melipat kertas suara.

Kendati begitu, Panwaslu kini akan menunggu bukti lain dari pihak pelapor. Karena kasus ini masih bisa dilakukan penyelidikan hingga Sabtu (18/4) lusa. Jika nanti bukti pendukung semakin lengkap, pihaknya akan segera menyerahkan berkas tersebut kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, laporan indikasi kecurangan yang dilakukan PPS dan KPPS Desa Cikaobandung ini disampaikan melalui surat pernyataan yang dialamatkan kepada KPU dan Panwaslu Purwakarta. Surat dengan atas nama masyarakat Desa Cikaobandung ini menduga semua petugas KPPS di TPS 1 hingga 8 sudah mengondisikan keberpihakkannya kepada salah satu caleg yang tinggal di desa itu.

Bahkan, isinya pun menyatakan kecurigaannya terhadap hasil pencontrengan di setiap TPS. Karena hak pilih yang sekitar 40 persen merupakan kaum lansia, dapat melakukan pencontrengan dengan sempurna. Alhasil, suara si caleg putra daerah ini memperoleh suara sebanyak 80 persen dari total suara yang masuk. (frd)