Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta kini tengah mengikuti pelatihan dan pembinaan teknis (bimtek) tentang anggaran dan keuangan di Hotel Jayakarta Jalan Hayam Wuruk Jakarta. Bimtek dilakukan selama tiga hari sejak 13 Mei hingga 15 Mei 2010. Melalui kegiatan itu, para anggota dewan diharapkan dapat memahami fungsi DPRD dalam anggaran dan keuangan daerah.
“Materi yang kami terima dalam pelatihan ini adalah mengenai fungsi DPRD, pembahasan KUA (kebijakan umum anggaran) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta system pengelolaan keuangan daerah. Kami mendapat pelatihan dari Depdagri, Kementerian Keuangan, dan BPK,” ujar Dadang Sudirman, seorang anggota Komisi III DPRD Purwakarta, Jumat (14/5).
Menurutnya, bukan hanya DPRD Purwakarta saja yang mendapat undangan untuk melaksanakan bimtek tersebut, tetapi ada ada dua kabupaten lainnya yang ikut dalam bimtek. Yakni Kabupaten Pemoho dan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Hanya ketika ditanya soal anggaran yang diperoleh dirinya untuk biaya bimtek itu, Dadang mengelak untuk memberitahukannya. Ia mengaku tidak tahu berapa biaya untuk bimtek para anggota dewan itu.
Hal itu membuat sejumlah aktifis mahasiswa memprotes terhadap pelaksanaan bimtek terhadap 45 anggota dewan itu. Menurut mereka kegiatan bimtek itu hanya sebagai ajang untuk menghambur-hamburkan anggaran saja. Terlebih lagi, para mahasiswa menganggap bimtek tentang anggaran dan keuangan kepada para anggota dewan itu sudah terlambat. Semestinya, bimtek dilaksanakan pada awal masa kerja legislative.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwakarta, Asep Saepudin, mengatakan, pelaksanaan bimtek kali ini dianggap sudah terlambat. Saat ini, para anggota dewan sudah paham dengan fungsi DPRD dalam mengelola keuangan dan anggaran. Bila pelatihan seperti itu baru dilakukan kali ini, jadi hasil kerja mereka selama ini mesti dipertanyakan.
“Kedudukan mereka di DPRD sudah menghasilkan beberapa produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintah. Seperti pembuatan APBD murni 2010 dan beberapa peraturan daerah yang berkaitan dengan keuangan dan anggaran. Kalau mereka masih belum mengerti dengan fungsi mereka, bagaimana hasilnya,” jelasnya.
Untuk itu, ia menduga kegiatan para anggota dewan seperti kunjungan kerja maupun bimtek dilakukan hanya sebagai ajang menghabur-hamburkan uang. Buktinya, setiap pengelenggaraan kegiatan seperti itu telah mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah.***
0 komentar:
Posting Komentar
kami butuh saran dan kritik mu..